Daik, (LINGGA POS) – Wakil Ketua I DPRD Lingga Al Ghazali mengaku kecewa dan prihatin dengan kinerja Pemkab Lingga terkait adanya pemangkasan sejumlah proyek tahun 2012, yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan DPRD Lingga. Pasalnya, banyak diantara proyek tersebut justru merupakan kebutuhan yang diusulkan masyarakat. Pemangkasan itu sehubungan dengan terjadinya defisit APBD Lingga tahun 2012 yang mencapai angka Rp90 miliar.
“Proyek-proyek yang dicoret adalah yang dibutuhkan dan diusulkan masyarakat sendiri. Dalam reses, anggota dewan banyak menerima masukan yang langsung diajukan warga. Selanjutnya kita usulkan dan telah disetujui dalam APBD awal tahun lalu. Namun karena terjadi defisit, proyek-proyek itu banyak yang dipangkas. Seharusnya hal itukan dikoordinasikan dulu ke kita (DPRD Lingga, red),” kata Al Ghazali seperti dirilis Haluan Kepri, Rabu (12/9).
Beberapa proyek yang terkena pangkas kata dia, adalah proyek air bersih dan polindes di Kecamatan Singkep Barat, yang sebelumnya telah dianggarkan pada APBD Murni, ternyata dicoret Banggar Pemkab Lingga, juga anggaran untuk rehab masjid yang diusulkan di Dinas PU Lingga di Desa Jagoh.
Menurut legislator dari PKS, yang telah dua periode terpilih sebagai legeslatif ini, defisit anggaran bukanlah hal yang tabu. Di daerah lain juga terjadi hal yang sama. Masalahnya, paling tidak ketika audip BPK keluar dan ternyata APBD Lingga mengalami defisit pada April lalu, seharusnya pihak eksekutif segera ber-koordinasi dengan DPRD. “Ini jangankan berkomunikasi, hingga saat ini kita belum mendapatkan laporan resmi dari Pemkab Lingga terkait hal ini. Yang kita dengarkan selama ini adalah informasi dari luar saja, dari mass media,” jelas Al Ghazali. Ia menilai, tahun ini Kabupaten Lingga benar-benar krisis. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi Pemkab, dan tentu saja DPRD Lingga sendiri dalam menyusun dan mengesahkan APBD Lingga pada tahun berikutnya. (syk,hk)