TERKAIT PENUNJUKKAN AZIRWAN JADI KADIS DKP KEPRI, KOMISI II DPR AKAN PANGGIL MENDAGRI

Jakarta, (LINGGA POS) – Reformasi birokrasi yang selama ini berlangsung di negeri ini masih menjadi harapan semu dan hanya isapan jempol. Ternyata, banyak kejanggalan dan aturan yang berlawanan dengan etika kepantasan dan kepatutan tidak berjalan seimbang. Contohnya seperti terjadi di Provinsi Kepri. Azirwan, mantan Sekda Kabupaten Bintan yang terpidana perkara korupsi, dan eks napi justru diangkat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri.

Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarak, seperti dirilis detik.com Sabtu (13/10) mengatakan, hal itu terjadi karena buruknya sistem administrasi dan birokrasi di Pemprov Kepri. Dan ini merupakan sebuah titik tolak untuk perbaikan sistem yang selama ini memang harus berkomitment agar menjadi pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi edan nepotisme (KKN). Dia menilai, semestinya pemerintah pusat harus bertindak. Perlu dipertanyakan, apakah sudah tidak ada lagi kader muda yang mumpuni dan layak menduduki posisi (strategis,red) itu. “Sepertinya ada pembiaran dari pemprov Kepri tentang tidak adanya pertimbangan jabatan dan rekomendasi yang wajar, siapa yang bisa dan tidak bisa menjadi kepala dinas,” katanya.

Senada dikatakan Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenoek yang pernah berkomentar soal pengangkatan Azirwan. Kata dia, dari sisi kepantasan dan kepatutan memang harus dievaluasi kembali.

Hal yang sama misalnya terjadi pula di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Bahkan di Lingga, yang baru berusia muda sebagai kabupaten ini terdapat sekitar 7 orang eks napi yang justru saat ini kembali diangkat menduduki jabatan di eselon II dan III. Seperti dirilis harian lokal Tanjungpinang Pos, nama-nama eks napi itu antara lain Iskandar Ideris (diangkat menjadi Kadis PU), Deddy Zulfriadi Noor (Kadistambun), Jabar Ali (Kakan Arsip dan Perpustakaan Lingga), Togi Simanjuntak (Ka. Satpol PP), Badoar Herry (Kabid Disdukcapil), M.Ridwan (Ka. UPTD Singkep) dan lainnya.

Sementara itu, Komisi II DPR akan memanggil Mendagri Gamawan Fauzi, mempertanyakan alasan pengangkatan Azirwan. “Kita akan pertanyakan hal tersebut kepada Mendagri,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung DPR Jakarta, Senin (15/10) kepada Viva.co.id Menurutnya, sebaiknya Pemda mengangkat sejumlah pejabat yang tidak terkait dengan masalah apapun, termasuk korupsi. “Kalau hal-hal seperti ini terus berlangsung, dapat menimbulkan problem dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama kepercayaan publik,” kata Agun. (dtc,tp,vn)