Daik, (LINGGA POS) – Terkait banyaknya hasil temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD Lingga 2011, membuat Ketua DPRD Lingga untuk menjadwalkan koordinasi kepada Pemkab Lingga guna mendapatkan klarifikasi. “Yang jelas ada temuan. Disitu juga ada, di PU, di DP2KA, bahkan disemua dinas, menyangkut temuan BPK,” kata Ketua DPRD Lingga Kamaruddin Ali, seperti dirilis Haluan Kepri. Kata dia, ini juga sesuai dengan MoU antara DPRD Lingga dengan pihak BPK sendiri.
Selain hasil LHP BPK tersebut, lanjut dia, dari audit tersebut juga ada berbagai persoalan yang sudah menjadi pembicaraan atau isu di masyarakat Lingga, utamanya masalah-masalah kebijakan Pemkab Lingga. “Jika nanti pada setiap SKPD memang terjadi penggelembungan. Kita akan meminta bupati melakukan teguran. Jika ada aspek hukumnya akan kita pertimbangkan dengan kawan-kawan di DPRD. Yang penting sebelum pembahasan APBD kita jadwalkan,” kata dia, sembari menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum ada menerima KUA PPAS dari eksekutif Lingga.
Lanjutnya, pada Senin (12/11) pihaknya akan menggelar rapat Banggar menyangkut verifikasi gubernur dengan APBD-P. “Ada perbaikan (revisi). Ada rekomendasi dari gubernur agar defisit itu, bupati melaporkan ke Menteri Keuangan. Ini perlu, sehingga pemerintah pusat tahu dan ada solusinya,” kata Kamaruddin. Karena lanjutnya, akibat adanya defisit itu sangat berpengaruh pada proyek-proyek (yang telah dianggarkan di APBD) tertunda. “Kita juga minta agar proyek-proyek yang tertunda itu dapat segera dilanjutkan pada 2013,” imbuhnya. (syk,hk)