PEMERINTAH SINGAPURA BERI BONUS Rp117 JUTA BAGI WARGANYA YANG MELAHIRKAN 1 ANAK

Singapura, (LINGGA POS) – Tugas Warganegara Singapura, Bikin Anak. Pemerintah Singapura sedang pening berat. Bukan soal ekonomi tentu, ataupun gejolak politik. Tapi soal anak alias bayi. Ya, rendahnya angka kelahiran di negara pulau yang saat ini dipimpin Tony Tan Keng Yam itu, mendorong kampanye nasional, mengajak warganya terutama generasi muda untuk membikin anak. Salah satunya dengan media lagu rap. Liriknya, “Aku suami patriotis, kau juga isteri yang patriotis. Ayo lakukan tugas negara dengan memproduksi kehidupan”. Video itu menyebar bak virus. Lewat You Tube awal tahun ini perusahaan periklanan dibaliknya, BBH, berharap dengan memfokuskan iklan ke masalah-masalah serius, mereka bisa membuat warganya tertarik pada isu dengan cara yang menyenangkan. Direktur kreatif BBH Douglas Hamilton mengatakan, mereka ingin menggunakan kekuatan musik untuk membuat warga melakukan ‘tugas negara’. “Ini isu terbesar di Singapura. Kami yang terburuk di dunia soal reproduksi. Jadi kami rasa ini harus diatasi bersama,” kata dia, seperti dimuat BBC, Jumat kemarin. “Kami tahu pemerintah telah mencoba banyak cara. Dari melancarkan parfum beraroma Feramon (merangsang seksual), mengorganisasi acara kencan kilat dan lainnya, namun tak berhasil. Statistik Menakutkan. Tak seperti Indonesia yang justru pusing memikirkan mengendalikan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Pemerintah Singapura telah mengeluarkan dana sebesar S $1,3 juta dolar setara Rp10,2 triliun per tahun agar warganya mau punya anak, atau menambah jumlahnya. Tiap satu anak yang dihasilkan. Pemerintah mengganjar sebesar S $15.000 setara Rp117 juta, ditambah dengan memperpanjang cuti hamil, dan pajak diringankan pula. Tapi, nyatanya itu tak mempan. Angka kelahiran hanya 1,2 per perempuan. Terakhir di atas 2 tercapai pada 1976.

Mengapa Tak Mau Punya Anak? Ada dua sebab, pendidikan yang makin tinggi dan peluang karir yang lebih luas. “Yang memberi pilihan tujuan hidup dan prioritas bagi seseorang selain menikah dan membentuk sebuah keluarga,” kata Tan Wei Ming, Direktur Kebijakan Pernikahan dan Keluarga atau National Population and Talent Division. (L6)