MENDAGRI : 70 PERSEN PEMEKARAN DAERAH GAGAL SEJAHTERAKAN RAKYAT

Jakarta, (LINGGA POS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai pemekaran wilayah yang sudah dilakukan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat di daerah terkait. Dia bahkan mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, ternyata 70 persen dari sebanyak 205 daerah otonom baru (DOB) tersebut gagal. “Pemerintah telah evaluasi 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 146 kabupaten dan sisanya kabupaten kota. Hasil sementara, tata kelola daerah dan pelayanan publik belum memuaskan. Jadi kalau evaluasi yang kita lakukan tujuhpuluh persen itu tidak baik,” ujarnya di Gedung kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/12). Gamawan mengatakan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanlah tujuan, tetapi adalah sebagai sarana bagi kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan publik. “Jangan pemekaran untuk menampung elit-elit politik supaya dapat jabatan di DPRD dan pemerintahan. Tidak itu. Tujuannya harus mensejahterakan rakyat. Selama ini, perilaku pemimpin daerah belum berorientasi pada masyarakat,” kata Gamawan. Ia juga menyoroti soal penggunaan anggaran untuk daerah-daerah otonomi baru ini, dan mengingatkan agar anggaran jangan lebih banyak diperuntukkan untuk membangun kantor atau pun membeli mobil-mobil mewah. “Itu belakanganlah. Tingkatkan dulu kesejahteraan rakyat. Nantikan juga akan punya alokasi anggarannya,” ucapnya. Gamawan mengatakan, kedepan RUU DOB terhadap wikayah pemekaran baru mencakup perihal evaluasi dan konsekuensi kegagalan pelaksanaan otonomi. “Bagi DOB yang gagal mensejahterakan masyaraka maka daerah itu dapat dihapuskan dan digabungkan saja kembali dengan daerah induknya,” ingat mantan Gubernur Sumatera Barat ini. (kcm,mdk)