Daik, (LINGGA POS) – Agaknya para pengambil kebijakan di negeri Bunda Tanah Melayu ini, memang senang bermain-main dengan waktu. Ya, waktu yang selalu molor, sehingga kemudian terdesak dengan tenggat yang sudah diujung kuku. Menariknya lagi, seperti yang biasa terjadi saat memasuki pengesahan APBD pada tiap tahun berjalan. Eksekutif dan legeslatif, yang telah diamanahkan oleh negara dan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menata majemen kehidupan dan penghidupan negeri agar sejahtera gemah ripah loh jinawi, nyatanya, tak seperti yang diharapkan. Lihat saja, pembahasan APBD Kabupaten Lingga 2013. Sekretaris Komisi II DPRD Lingga, Masyalikul Akhyar mengatakan, pihaknya baru menjadwalkan pembahasan APBD Lingga 2013 tersebut pada Senin kemarin. Ini terjadi karena pihak eksekutif Lingga terlambat menyerahkan KUA-PPAS-nya untuk segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “KUA-PPAS baru diserahkan pada Desember 2012, idealnya pada Juni 2012 lalu sudah diantar ke dewan (DPRD Lingga),” katanya. Menurut hitung-hitungannya, jika Senin dibahas di tingkat Komisi, maka kemungkinan Rabu atau Kamis diharapkan sudah bisa disahkan alias “ketok palu”.
Seperti diberitakan, besaran anggaran yang akan dikelola untuk 2013 senilai Rp791 miliar lebih. Namun, pihaknya akan sangat wanti-wanti, jangan sampai terulang seperti tahun lalu yang malah terjadi defisit anggaran. Karena itu diminta dengan sangat agar Pemkab Lingga, khususnya kepada masing-masing SKPD agar dapat menyesuaikan rasio anggaran yang diusulkan. Apakah memang sudah ada kepastian nominal anggaran dengan semestinya dari pemerintah pusat, dimana penambahan anggaran itu nanti dapat dimasukkan dalam APBD P (Perubahan). Sementara itu, senada dikatakan Ketua DPRD Lingga, Kamaruddin Ali. Dia minta Tim Banggar Dewan dan rapat gabungan antar komisi agar lebih teliti. Kamaruddin berharap setiap program yang sudah dibahas dan disetujui bersama (eksekutif dan legeslatif) untuk terhindar dari masuknya “program siluman” alias sisipan, yang alih-alih muncul penampakannya, padahal sebelumnya tidak dibahas, tapi dimasukkan belakangan. “Tentunya semua mengharapkan program pembangunan yang telah disetujui dalam pembahasan di tingkat komisi program yang benar-benar menjadi skala prioritas,” kata Kamaruddin. (syk)