Batam, (LINGGA POS) – Walau sering dipublikasikan di media dan di sarana kesehatan, namun anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) se- Kepri masih bersisa lebih. Dari total alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp5,6 miliar, yang terserap hanya Rp2 miliar saja (34 persen). Padahal program Jampersal merupakan dana negara untuk diberikan kepada ibu-ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan kehamilan, pertolongan kehamilan, pertolongan kelahiran baik kaya maupun miskin. Selain itu fasilitas Jampersal juga diberikan untuk pelayanan KB usai melahirkan, oleh tenaga kesehatan sehingga tujuan utama untuk menekan angka kematian ibu, termasuk akselerasi program KB dapat tercapai. Hal itu disampaikan Kadinkes Pemprov Kepri Tjetjep Yudiana pada kegiatan Rakerda BKKBN Pemprov Kepri di Hotel Comport, Tanjungpinang, Rabu kemarin.
Dipaparkannya, penyebab minimnya serapan dan minimnya kepesertaan KB bagi wanita usai melahirkan, karena kurangnya sosialisasi dan informasi konseling. Hanya Kabupaten Karimun yang tertinggi menyerap alokasi Jampersal (dari Rp1.663 miliar terserap Rp872 juta) atau 52 persen. Disusul Batam Rp414 juta, Tanjungpinang Rp349 juta. Asisten I Pemprov Kepri Reni Yusneli, yang juga sebagai pemateri sekaligus membuka kegiatan dengan Ari Gundadi pemateri dari BKKBN pusau menyebutkan, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kepri cukup tinggi, meskipun hal itu disebabkan masuknya pendatang (migran) ke Kepri, terutama Batam. LPP Kepri saat ini 4,9 persen pertahun (Batam 7,7 persen). Namun, pihaknya tetap berkomitmen berupaya menekan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu sesuai target capaian MDGs 2015. (rasn,tn)
