Jakarta, (LINGGA POS) – Calo presiden (capres) berlatar belakang militer menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 ternyata masih memiliki elektabilitas cukup tinggi. Padahal, belakangan, korps aparat itu kian tercoreng, lantaran kasus penyerangan lapas Cebongan dan kantor DPP PDIP, serta kasus-kasus kekerasan lainnya. Itu terlihat dari survei yang dirilis oleh Lembaga Klimatologi Politik (LKP). Namun capres Prabowo Subianto kembali mencuat dengan menempati elektabilitas tertinggi dari 1.225 responden sebanya 19,8 persen, Wiranto 15,4 persen, disusul Aburizal Bakri 14,4 persen, dan keempat, Megawati Soekarno Putri. “Kedua mantan petinggi di era Orba itu mengungguli politisi-politisi sipil seperti Aburizal, Megawati, Hatta Rajasa dan Surya Paloh,” kata CEO LKP Usman Rachman saat jumpa pers di Hotel Grand Menteng, Jakarta Timur, Minggu lalu.
Survei dilakukan sejak 20-30 Maret 2013 di 33 provinsi terhadap 1.225 responden dengan menggunakan teknik multi stage random sampling dan margin error p/m 2,8 persen dan level of confidence 95 persen. “Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden bantuan kuesioner,” tukasnya.Selain itu, sambung Usman, survei ini membatasi pada tokoh-tokoh nasional yang berada dalam struktural partai atau lebih dikenal dengan capres struktural. Survei ini juga tidak melibatkan tokoh-tokoh alternatif sebagai kandidat capres. Pasalnya, pihaknya mengaku masih memegang jika capres harus diusung parpol maupun gabungan parpol. Mengingat UUD 1945 dan UU Pilpres belum memberi celah bagi munculnya capres independen. Pada penelitian lainnya, LKP juga merilis jika dari pertanyaan yang digunakan kepada responden, apakah Presiden RI sebaiknya di kalangan TNI atau sipil? Ternyata responden lebih memilih tokoh militer 40,5 persen dan tokoh sipil 21,4 persen. 27,3 persen tidak mempersoalkan hal tersebut, kemudian 10,8 persen menjawab tidak tahu. “Menurut kajian LKP, alasan TNI masih diminati , karena hasil survei ini tidak terlepas kondisi sosial politik Indonesia akhir-akhir ini. Banyaknya tindak kekerasan konflik-konflik sosial dan gangguan keamanan, mendorong keinginan publik akan lahirnya sosok kepemimpinan nasional yang tegas yang dapat mengendalikan keamanan,” pungkasnya. (ful,okz)