Bogor, (LINGGA POS) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan produktivitas petani nasional dalam 10 tahun terakhir meningkat meskipun angkatan kerja di sektor ini turun. Hal itu dikatakan Kepala BPS Suryamin di Hotel Mirah, Bogor, Sabtu (7/9) dalam diskusi Peningkatan Wawasan Statistik Pertanian untuk Wartawan, yang digelar 6-8/9. Disebutkan, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 40,61 juta orang pada 2004 menjadi 39,96 juta orang pada 2013 atau dari 43,33 persen menjadi 35,05 persen. “Jadi dalam 10 tahun kita kehilangan 5,07 rumah tangga petani,” kata Suryamin. Dalam kurun yang sama, produksi padi nasional naik 52,14 juta ton menjadi 69,27 juta ton gabah kering giling (GKG) atau tumbuh 3,29 persen per tahun. Begitu juga untuk produksi jagung, naik dari 10,89 juta ton pada 2003 menjadi 18,84 juta ton pipilan kering pada 2013 atau tumbuh 7,16 persen per tahun.
Sementara itu, kontribusi sektor pertanian dalam produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 14,30 persen menjadi 15,04 persen selama 2004-2013. “Ini menunjukkan bahwa di sektor pertanian mengalami peningkatan meskipun jumlah tenaga kerja menurun. Jumlah rumah tangga petani pada 10 tahun terakhir juga turun sekitar 1,75 persen rata-rata per tahun,” katanya. Misalnya, tambah dia, rumah tangga petanidi Jawa pada 2003 sebanyak 17,91 juta rumah tangga, pada 2013 menjadi 13,42 juta, Sumatera jumlah rumah tangga petani turun dari 6,60 juta menjadi 6,28 juta dan di Sulawesi dari 2,41 juta menjadi 2,2 juta rumah tangga petani. “Sedangkan komposisi jumlah rumah tangga usaha pertanian bergeser dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Pada 2003 jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa 57,48 persen, pada 2013 menjadi 51,38 persen. Sebaliknya di luar Pulau Jawa justru meningkat seperti di Sumatera dari 21,19 persen menjadi 24,05 persen, Sulawesi dari 21,19 persen menjadi 24,05 persen dan di Kalimantan dari 5,2 persen menjadi 5,9 persen,” terang Suryamin.
ANGGARAN SENSUS KEDELAI Rp 2 TRILIUN. BPS menyatakan perlu adanya sensus khusus untuk komoditi kedelai. Saat ini produksi kedelai tidak mencukupi bagi kebutuhan 1 tahun nasional. Kata dia, perlu upaya khusus hal ini mengingau tanahnya tak cocok, tumbuh tidak begitu bagus. “Minat petani juga, menguntungkan atau tidak, kalau tidak menguntungkan mendingan beralih,” sebutnya. Adapun anggaran untuk sensus kedelai memakan dana sekitar Rp 2 triliun hingga 2014 yang diambil dari APBN. Tahap pertama sudah Rp 1,6 triliun, termasuk yang November 2013, dan November 2014 Rp 400 miliar. “Tapi Rp 1,6 triliun itukan melihatnya punya 531 satuan kerja secara nasional. Jadi anggaran per kabupaten cuma ratusan juta, karena ini mencakup seluruh Indonesi atau terdiri dari497 kabupaten/kota ditambah 33 provinsi, termasuk biaya pelatihan, biaya pelaksanaan dan lainnya,” jelasnya.
SURVEI PERTANIAN. “Kami akan menurunkan 246.000 tenaga survei pertanian (ST) 2013 dengan menggunakan mitra outsourcing (alih daya) mengingat pekerja BPS hanya ada 16.000 orang. Tenaga itu diambil dari orang yang minimal berpendidikan SMA. Mereka akan dilatih dan tenaga yang terlatih ini akan mensurvei kecil-kecilan bagi 420.000 rumah tangga petani,” katanya. Seperti diketahui, BPS telah usai melakukan ST 2013 pada Juli lalu. BPS melakukan ST 2013 dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pencacahan lingkungan usaha pertanian yang dikelola di rumah tangga, perusahaan berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya (pesantren, seminari, KUB, tangsi militer, LP, dan lainnya yang mengusahakan pertanian pada Mei 2013. Tahap kedua, adalah pencacahan survei pendapatan rumah tangga usaha pertanian pada November depan, dan tahap ketiga, adalah pencacahan survei struktur ongkos komoditar pertanian strategis di setiap sub sektor pertanian pada Mei-Oktober 2014. Pada tahap ketiga inilah yang mendata pembiayaan secara rinci, mulai dari penanaman hingga out put. Pemerintah jadi lebih bisa menentukan harga jual komoditas yang tepat bagi para petani. (bs,okz,vn)