Daik, (LINGGA POS) – Ketua DPRD Lingga Kamaruddin Ali menilai, penyerapan APBD Lingga 2013 hingga saat ini baru sekitar 30 persen dikarenakan mandulnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingga. “Grafik penyerapan APBD Lingga 2013 mengkhawatirkan,” kata Kamaruddin. Dia mencontohkan, proyek lelang di Disdikpora Lingga tidak berjalan, subsidi kapal reguler di Dishubkominfo juga tak berjalan semestinya. Mereka (eksekutif) di jajaran Pemkab Lingga, lanjutnya sepertinya sama sekali tidak melakukan evaluasi atas kinerjanya. “Seolah-olah hanya rutinitas saja yang dikerjakan, sedangkan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat minim,” tambahnya.
TIDAK ADA KOORDINASI. Kamaruddin, legislator Partai Golkar yang pernah bersaing dengan Daria dalam pilkada Lingga periode lalu, menilai hal itu terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik antar intern eksekutif. Karena itu, dia mewanti-wanti agar pimpinan (Bupati Lingga), dapat segera memberi arah dan ‘petunjuk’ terhadap capaian pembangunan di Lingga selama ini. “Kami (DPRD) Lingga sangat khawatir, sehingga berharap Gubernur Kepri hendaknya harus ikut turun langsung ke daerah (Lingga) untuk menyelesaikan pembangunan di Lingga,” imbuhnya. Namun, dia mengaku terkait APBD – P (Perubahan) Lingga yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan akan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas. “Itu nanti domain teman-teman di bagian anggaranlah,” ujarnya.
DIBAWAH Rp 20 MILIAR. Seperti diketahui PAD Lingga 2013 dipatok dibawah Rp 20 miliar. Kondisi ini mencerminkan hampir keseluruhan pembiayaan pembangunan di negeri Bunda Tanah Melayu, ini dipasok oleh Jakarta, yang nilainya mencapai Rp 623 miliar dari sejumlah sekitar Rp 767 miliar, dalam KUA PPAS tahun 2013 yang disampaikan oleh Bupati Lingga H. Daria di gedung DPRD Lingga, Februari lalu. Disebutkan, pada 2013 Pemkab Lingga mencanangkan 8 program pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang meliputi program pemerataan percepatan pembangunan ekonomi, lapangan kerja, penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur kualitas pendidikan dan kesehatan, aksebilitas antar pulau, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan bidang keagamaan dan budaya dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui agromina usaha. “Dengan prioritas utama pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” papar H. Daria ketika itu. (jk,sys,hk)