Tanjungpinang, (LINGGA POS) – Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi saat memimpin Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Provinsi ke-11 tahun 2013 yang berlangsung di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Selasa (24/9) mengatkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dinilai belum melakukan pembangunan di daerah ini dengan optimal dan fokus, utamanya bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, termasuk sumber daya kelautan Kepri yang kaya dengan sumber daya alam (SDA)-nya. “Kita memberikan apresiasi atas apa yang dicapai setakat ini, dimana Kepri telah mendapatkan 18 penghargaan di tingkat nasional dan memperoleh penghargaan sebagai WTP selama tiga kali berturut-turut, serta terbaik ke-3 dalam penemuan sasaran pembangunan nasional dan lain sebagainya. Namun demikian perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah atas belum optimal dan fokusnya pelaksanaan pembangunan selama ini,” kata Nur. Nur merujuk, pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan yang perlu ditingkatkan, juga percepatan pembangunan infrastruktur dasar perlu digesa. Sementara program kegiatan yang sudah punya target perlu pula dilakukan evaluasi meliputi pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak dan pembangunan Jembatan I Dompak-Tanjungpinang, harus selesai sebelum jabatan gubernur berakhir.
PEMBANGUNAN PULAU TERDEPAN. Menyinggung pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sebanyak 19 pulau-pulau terluar (terdepan, red) di kawasan Kepri, perlu diefektifkan agar tidak dicaplok oleh negara-negara lain. Termasuk peningkatan pelayanan dalam bidang pendidikan (pembangunan ruang sekolah, ruang belajar), permasalahan KKN yang terjadi di universitas negeri (UMRAH) Tanjungpinang, bidang kesehatan, Perda Tata Ruang yang belum selesai, pertambangan ilegal yang semakin marak dan secara massif terjadi di Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, hendaknya dapat segera diatasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah bagi anak cucu. Ini sesuai dengan visi dan misi gubernur (duet HMS), “Menjadikan Provinsi Kepri Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan,” tegas Ketua DPRD Kepri.
TAMBAHAN DANA APBN Rp 400 MILIAR. Pada tahun depan Pemerintah Pusat akan menambah besaran dana APBN untuk pembangunan di Kepri sebesar Rp 400 miliar. Dibanding tahun ini, APBN yang dikucurkan Pemerintah Pusat seluruhnya sebesar Rp 2,5 triliun, sedangkan tahun depan sebesar Rp 2,9 triliun. Hal itu dikatakan oleh Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Kepri, Zulbahri. “Ya, APBN untuk daerah (Kepri) itu digunakan untuk pembangunan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH),” kata Zulbahri dikutip dari Batam Pos, Kamis. Hanya saja, menurut dia, penyerapan dan pembangunan dana APBN itu memang belum sepenuhnya dapat direalisasikan, atau baru sekitar 43 persen saja. “Tahun ini kan belum habis. Data itu, data bulan Juli 2013. Mungkin kalau sampai akhir tahun semoga dana tersebut dapat terserap secara maksimal untuk pembangunan Kepri secara keseluruhan,” kata Zulbahri, yang pada Pileg 2014 depan kembali mencalonkan diri. (ran,af,bp)