Jakarta, (LINGGA POS) – Pemerintah terus berupaya membuka isolasi sejumlah pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia. Karena masih minimnya akses antar pulau-pulau terluar maka diperlukan membangun sejumlah infrastruktur laut, seperti dermaga kecil atau tambatan perahu untuk menjaga konekvitas. Namun, minimnya dana alokasi pembangunan tersebut, pemerintah pun mengajak investor.
92 PULAU KECIL TERLUAR. Saat ini terdapat sebanyak 92 pulau kecil terluar di Indonesia. Terdata, ada 31 pulau yang berpenghuni dan 61 pulau lainnya tidak berpenghuni. Pendekatan pembangunan di dua kawasan itu tentu berbeda. Bagi yang tidak memiliki potensi ekonomi, pemerintah berupaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. “Hal itu dilakukan dengan cara membuka ketertinggalan melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti pemberian solar energy dan sanitasi. Sedangkan di kawasan yang tak berpenghuni dapat dijadikan konservasi sumber daya ekonomi pesisir dan kelautan,” kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad, usai Seminar Nasional Indonesia Maritime Institute (IMI), serta Launching dan Lelang hasil rancang IMI berupa Flying Boat GOVER-OS, di Jakarta, Senin kemarin. Meski memiliki potensi besar, lanjutnya, tantangan pengelolaan sumber daya kelautan yang dihadapi juga tidak kalah besar. Indonesiamasih memiliki kawasan tertinggal yang tersebar di seluruh wilayah, terutama di luar Jawa. Sehingga kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan itu tak bisa dihindari. “Kami juga disibukkan dengan tingginya sebaran kawasan rawan pelanggaran, baik pencurian dan illegal fishing, pencemaran, maupun perusakan lingkungan. Sehingga keberadaan pulau-pulau terluar semakin terisolasi,” imbuhnya.
PULAU NIPAH. Salah satunya dari pulau kecil terluar itu adalah Pulau Nipah, yang terletak di Barat Laut Pulau Batam, Kepri. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara Singapura. Pulau seluas 50 hektare (ha) ini sebelumnya sebagian pesisir pulaunya mengalami abrasi karena aktivitas pertambangan pasir, yang ironisnya justru untuk perluasan daratan Singapura. Pemerintah akan menjadikan Pulau Nipah sebagai cold storage bahan bakar minyak (BBM) atau hilir energi dengan nilai investasi proyek mencapai Rp 3 triliun. Realisasinya hanya menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI saja. “Sudah ada lima calon investor yang berniat mengelolanya. Pemerintah akan memilih kelima investor tersebut melalui mekanisme tender. Namun, kami belum bisa menentukan kapan proses ‘beauty contest’ itu akan dilaksanakan,” tambah Sudirman.
Sementara Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menambahkan, untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam wilayah pesisir kelautan dan teritorial negara, memang tidak selalu dilakukan dengan pendekatan keamanan semata. Tapi juga diperlukan pendekatan ekonomi agar partisipasi masyarakat (tempatan, red) dapat terdorong untuk pengelolaan daerahnya menjadi lebih bermanfaat. “Pulau Nipah dengan luas 50 ha itu harus direlakan sekitar 15 ha untuk wilayah pertahanan dan keamanannya,” katanya. Diharapkan, apabila pertahanan dan keamanan negara sudah kuat, maka penegakan hukum di laut dan pengelolaan wilayah perbatasan tidak sulit dilakukan untuk mengurangi kejahatan laut. Luas wilayah Indonesia hampir sepertiga keseluruhan wilayahnya adalah laut yang mewajibkan perlunya kekuatan maritim yang kuat untuk menjaga kedaulatan NKRI. “Maraknya berbagai pelanggaran hukum di laut, mulai dari penyelundupan BBM, imigran gelap, terorisme, bajak laut, serta ilegal logging, harus diselesaikan dengan cara penegakan hukum dan pertahanan negara yang kuat. Selain itu, wilayah negara juga perlu dikelola secara terpadu dengan pembangunan yang terintegrasi dari masterplan yang ada,”ungkapnya. (eva,rin,kap/pi)