Jakarta (LINGGA POS) – Gubernur Kepri H.M. Sani tampil di media televisi nasional TV One, Jakarta, Senin kemarin. Dalan kesempatan wawancara yang cukup menarik tersebut Sani menguraikan bagaimana kiat yang dijalankanya dalam membangun wilayah Kepri dengan geografinya yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 6 persen saja daratan itu. Ini berarti, butuh dana yang lebih besar ketimbang membangun suatu wilayah yang mempunyai daratan yang lebih luas. Dalam hal ini misalnya untuk menjangkau satu daerah dengan daerah lainnya dilakukan melalui jalur laut-yang disamping memerlukan biaya yang besar-terlebih lagi ketergantungan pada musim atau cuaca-yang tidak bersahabat. Sani memaparkan strateginya sebagai orang nomor satu di negeri yang lebih dikenal dengan Bunda Tanah Melayu, bersama ‘stake holder’ yang ada dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat utamanya yang berada di pulau-pulau terluar di wilayah Kepri. Paling tidak, kata dia, ada dua strategi yang akan dan telah dilakukan bagi kemajuan Kepri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI yang berada di dekat negara tetangga. “Pertama, tentu saja pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) yang meliputi kawasan khusus Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 danPeraturan Presiden Nomor 47, 48 dan 49. Seperti diketahui, FTZ ini bertujuan untuk mendongkrak bisnis berskala besar dalam bidang manufaktur, shipyard, ekspor dan impor serta pariwasata,” papar Sani.
PRIORITAS KAWASAN ‘NAL’.
Sementara strategi kedua adalah apa yang disebutnya dengan NAL, singkatan dari tiga kawasan Kepri yang dinilai masih relatif terisolir yang sangat memerlukan peningkatan infrastruktur dan konektifitas (keterhubungan) satu sama lainnya agar setara dengan daerah-daerah lainnya yang masuk dalam FTZ. NAL adalah singkatan dari tiga kabupaten lainnya di Kepri, yakni Natuna, Anambas dan Lingga. “Conectivity yang saya maksud adalah menghubungkan daerah-daerah ini agar lebih mudah dijangkau. Caranya dengan meningkatkan sarana transportasi laut dan udara. Jika daerah-daerah di Kepri konektivitasnya sudah lancar, maka arus barang, orang dan uang, tentu akan menjadi lancar pula. Dan, muaranya tak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Provinsi Kepri,” tuturnya, sembari melanjutkan bahwa untuk mencapai konektivitas dimaksud tentu saja dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Pihaknya berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dan mengalokasikan dana untuk Kepri sehingga dapat mewujudkan hal tersebut disamping juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta di Kepri untuk bersinergi membangun pulau-pulau terluar (terdepan) di wilayah ini. “Pulau kita (di Kepri, red) banyak. Satu daerah dengan daerah lainnya dipisahkan oleh laut. Setiap kita mengadakan kapal tentu harus didukung dua pelabuhan di wilayah yang berbeda, dengan anggaran yang tidak sedikit,” lanjut Sani. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri selalu meminta bantuan kepada pemerintah pusat dan serta melibatkan kalangan swasta untuk membangun Kepri. Saat ini Kepri telah memiliki bandar udara yang cukup mendukung transportasi antar daerah (lokal, regional maupun internasional) yang tersebar di Batam, Tanjungpinang, Lingga, Natuna dan menyusul pembangunan bandara di Letung, Anambas. Sementara untuk bandara bertaraf internasional berada di Batam, Bandara Hang Nadim. Sinergitas yang dibangun selama ini antar pihak atau legeslatif dan eksekutif adalah merupakan suatu kekuatan atau faktor penting dalam mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kepri. (ph,af,ic)