Jakarta (LINGGA POS) – Transparancy International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korusi di negara-negara di dunia pada 2013. Dengan skor yang stagnan dari tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak IPK Indonesia. “Upaya KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melakukan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi memberikan warna lain dalam skor Corruption Perception Indeks atau IPK korupsi di Indonesia,” kata Sekjen TII, Dadang Sasongko, saat memaparkan hasil survei tersebut di kantornya, Jakarta, Selasa kemarin.
Dikatakan, kontribusi tersebut terlihat dari sumber data yang diambil TII, seperti BF, IMD dan WEF yang menunjukkan adanya peningkatan skor. Menurutnya, keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi justru menguak korupsi di Indonesia di berbagai sektor dalam setahun, seperti hukum, kepolisian, kejaksaan, politik (partai politik dan parlemen) dan biroksasi untuk bisnis. Dengan demikian, lanjut dia, sektor di kepolisian, kejaksaan, peradilan dan bisnis menjadi sektor yang paling banyak dipersepsikan sebagai ladang korupsi. Bahkan, survei Global Index, yang dijadikan sebagai salah satu sumber data pihaknya, menunjukkan adanya penurunan skor sebesar 10 poin di sektor bisnis.
Menanggapi hal tersebut, staf ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein mengaku, bahwa IPK yang dirilis TII meleset dari target yang ditentukan. Meski begitu, Yunus melihat hal itu secara optimistis terkait pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK. “Survei Doing Business-nya World Bank kemarin-kan juga Indonesia di peringkat 128 dari 185 negara,” imbuhnya.
KEPOLISIAN TERKORUP.
Terkait dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, partai politik dan parlemen, survei ini menginformasikan temuan TII Global Corruption Barometer yang menempatkan ke-4 sektor tersebut sebagai sektor yang paling korup. Dengan skala 0-5 skor semakin tinggi semakin korupsi, maka kepolisian menjadi yang terkorup dengan skor 4,5, diikuti parlemen (4,5) pengadilan dan kejaksaan (4,4) dan partai politik (4,3).TII meluncurkan IPK yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada 2013. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapat skor IPK yang sama dengan 2012 yakni (32). Secara global, Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Namun, meski memiliki skor yang sama dengan tahun lalu, Indonesia naik empat peringkat di atas negara-negara lain dari 118 menjadi 114. (rf,k)