Tanjungpinang (LINGGA POS) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2014 telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dengan jumlah seluruhnya mencapai Rp3,495 triliun. Jumlah sebesar itu telah diserahkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) kepada 35 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Rabu (5/2). Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, Robert Iwan Lorioux, anggaran tersebut meliputi dari komponen pendapatan sebesar Rp2,970 triliun, untuk belanja sebesar Rp3,460 triliun, sementara untuk pembiayaan netto sebesar Rp489,32 miliar. Dari rincian masing-masing komponen APBD tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp875,91 miliar yang berasal dari pajak daerah Rp837,91 miliar, retribusi daerah Rp6,28 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp31,71 miliar, Dana Pembangunan Rp1,871 triliun berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp1,131 triliun, DAU Rp698,00 miliar dan DAK Rp41,67 miliar.
Sedangkan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana pensiun dan otonomi khusus) Rp223,50 miliar, belanja langsung (program dan kegiatan) Rp2,224 triliun, belanja tak langsung Rp1,235 triliun (belanja pegawai berupa gaji/tunjangan, belanja hibah, dana bantuan sosial), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangankepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
Berikut besaran DPA APBD Lingga 2014 untuk masing-masing dinas, badan dan kantor se-Pemprov Kepri : BPKKD Rp1,087 triliun, PU Rp553,78 miliar, Dinas Pendidikan Rp261,10 miliar, RSUD Pemprov Kepri Rp109,24 miliar, RSUD Pemprov Kepri di Tanjung Uban Rp39,51 miliar, Dishub Rp103,43 miliar, Dinkes Rp90,80 miliar, BPPD Rp56,04 miliar, BLH Rp14,19 miliar, Disdukcapil Rp9,17 miliar, Dinsos Rp10,70 miliar, Disnakertrans Rp17,79 miliar, BPP dan PA Rp12,42 miliar, Dinkop/UMKM Rp21,03 miliar, BPPD Rp6,77 miliar, Disbud Rp36,55 miliar, Dispora Rp29,80 miliar, BPM dan PTSP Rp11,28 miliar, Bakesbangpol Rp16,18 miliar, Satpol PP Rp17,01 miliar, Sekda Rp363,81 miliar, Sekretariat DPRD Rp91,10 miliar, Dispenda Rp89,75 miliar, BKD Rp22,32 miliar, BKP Rp12,39 miliar, Kantor Penghubung Rp49,82 miliar, Badan Pengelolaan Perbatasan Rp10,08 miliar, BPMD Rp17,18 miliar, Kominfo Rp9,04 miliar, DKP Rp101,10 miliar, BPAD Rp30,85 miliar, Distanbun dan Peternakan Rp36,07 miliar, Dinas Pertambangan dan Energi Rp31,19 miliar, dan Disperindag Rp32,99 miliar. (rasn,af,bt)