Jakarta (LINGGA POS) – Indonesia menghabiskan dana ratusan triliun rupiah untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal, jika dialihkan, dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun jalan sepanjang puluhan ribtu kilometer (km). “Subsidi untuk BBM sebesar Rp300 triliun. Ini bisa membangun jalan 10 ribu kilometer per tahun. Kalau dalam lima tahun sudah 50 ribu kilometer,” ungkap Ketua DPP PAN, Didik J. Rachbini dalam acara diskusi bertema ‘Siapa Peduli Energi?’ di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/3). Hadir dalam diskusi itu Ketua Pengkaji Energi dari UI, Iwa Garniwa, Jubir Kemen ESDM Saleh Abdurrahman, dan Ketua DPP PDIP Effendi MS. Simbolon. Menurut Didik, besarnya subsidi BBM sangat memberatkan APBN dan rawan digunakan untuk permainan politik. “Seperti kenaikan dan turunnya harga BBM tidak terlepas dari peran pihak tertentu untuk menarik simpati politik,” katanya. Untuk itu dia berharap agar dana subsidi BBM itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak salah sasaran. Kepada pemerintah baru, dapat segera menyelesaikan permasalahan subsidi tersebut. “Pemerintah yang akan datang akan terima beban yang berat,” imbuhnya. Sementara menurut Iwa, masalah subsidi BBM tidak akan tuntas jika skema pemberian subsidinya tidak diubah. Pemerintah seharusnya memberikan subsidi secara langsung keorang yang kurang mampu. “Ada kesalahan teknis subsidi. Harusnya jangan ke produknya tapi ke orang. Kalau diberikan ke produk misalnya, subsidi teh botol. Semula harganya Rp3000 lalu disubsidi pemerintah menjadi Rp2000. Masyarakat yang seharusnya sudah sanggup beli dengan harga Rp3000, jadi bisa beli dengan harga Rp2000 tersebut,” dia mencontohkan.
RAKYAT RI BAKAR 7,26 JUTA KL BBM.
Dari data PT Pertamina (Persero) realisasi pengeluaran BBM Indonesia hingga 28 Februari 2014 mencapai 7,26 juta kiloliter (kl) atau sekitar 15,3 persen dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2014 sebesar 47,36 juta kl. Realisasi itu terdiri dari premium 4,6 juta kl, solar 2,48 juta kl, dan minyak tanah 0,17 juta kl. Sementara kosumsi BBM Indonesia mencapai 1,5 juta – 1,6 juta barel per hari dan terus meningkat setiap tahun. Sedangkan jumlah produksi BBM di kilang minyak Tanah Air hanya 700 ribu – 800 ribu bph saja, dan harus mengimpor BBM dari sejumlah negara untuk memenuhi kebutuhan domestik.
DARI BBM Ke BBG HANYA WACANA.
Sebaliknya langkah pemerintah untuk menggantikan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) hingga saat ini masih sebatas wacana dan belum menunjukkan hasil. “Faktanya selama ini kita dimanjakan BBM murah. Tidak mudah mengubah paradigma masyarakat yang sudah ‘enjoy’ dengan BBM beralih ke BBG,” ketus Saleh Abdurrahman. Karena harga BBM murah, lanjut dia, membuat energi alternatif lainnya seperti gas dan energi baru terbarukan menjadi sulit berkembang. Disamping juga para investor enggan berinvestasi di proyek BBG (SPBG), dan masalah pasokan dan infrastruktur gas yang masih menjadi kendala. Pasalnya, sumber gas berada di Jawa sehingga butuh infrastruktur penyaluran gas ke konsumen.
SUDAH 16 TAHUN TIDAK ADA KILANG MINYAK BARU.
Indonesia harus rela merogoh kocek lebih dalam untuk mengimpor BBM dari luar negeri. Apalagi, sejak 16 tahun lalu tidak ada penambahan kilang pengolah minyak yang beroperasi di negeri ini. “Tujuh kilang yang ada saat ini dibangun di era Soeharto semua. Tidak ada di era reformasi,” terang Effendi MS. Simbolon. Ini berakibat impor BBM semakin meningkat dan anggaran BBM bersubsidi pun kian melonjak. Defisit perdagangan melebar. “Indonesia kalah dengan Singapura, bahkan kita menjadi pelanggan setia BBM dari negara tetangga itu,” kata dia. (ada,pew/l6)