Jakarta (LINGGA POS) – Indonesia memiliki 92 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Pulau-pulau tersebut merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Selain punya nilai politik dan kedaulatan, juga potensi ekonomi yang mencapai ribuan triliun rupiah. Namun, sayang potensi itu belum seluruhnya digali. Padahal, jika dikelola dengan baik potensi kelautan dan perikanan tersebut bisa melebihi APBN per tahun.
BARU RP225 TRILIUN (7,5 PERSEN) SAJA DIMANFAATKAN.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan, besarnya potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mulai dari atas hingga dasar laut mencapai Rp3.000 triliun per tahun. Dari jumlah itu, baru Rp225 triliun (7,5 persen) saja yang sudah dimanfaatkan secara ekonomi. “Pemerintah memang belum secara optimal memanfaatkan potensi kelautan tersebut. Tapi saya yakin, jika potensi kelautan itu bisa dimanfaatkan dengan sangat optimal pada 2030 mendatang. Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 atau ke-5 di dunia,” kata Sharif usai peluncuran buku ‘Manikam Biru di Pagar Nusantara’, di Jakarta, Jumat lalu. Besarnya potensi perikanan dan kelautan itu jelas Sharif, haruslah didukung dengan keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil di setiap pulau. Karena itu, pihaknya akan menjaring para investor yang ingin membangun pelabuhan.Karena, Indonesia tak mungkin membangun bandara atau pelabuhan di setiap PPKT. “Ini adalah bagian dari kerja keras kami untuk mempromosikan kekayaan Indonesia, termasuk PPKT. Saat ini kita puya 816 pelabuhan, tapi beberapa diantaranya tidak beroperasi dengan baik karena sebagian pelabuhan itu dikelola oleh Pemda. Untuk menghidupkan kembali, perlu mengajak semua pihak,” kata Sharif. Menurut dia, tak hanya investor dalam negeri, dari luar negeri pun akan disambut baik oleh pemerintah jika berminat berinvestasi di PPKT.
SEBAGAI PILOT PROJECT.
Seperti diketahui, selain PPKT, di Indonesia ada 3 pulau yang digagas menjadi saingan Malaysia dan Maladewa. Pulau tersebut ialah gugusan Pulau Pari (Jakarta), Raja Ampat (Papua) dan Pulau Anambas (Kepri). “Ini sebagai pilot project kami untuk menjual kepada investor guna membangun pelabuhan agar bisa dimanfaatkan menjadi tempat pariwisata. Spotnya itu ada di barat, tengah dan timur. Karena selain menanamkan modalnya, investor pun dituntut untuk menjaga kelestarian PPKT tersebut,” tegasnya. Sementara Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP, Sudirman Saad mengatakan, dari 92 PPKT yang terdata, 31 diantaranya tidak berpenduduk. “Salah satu contohnya adalah Pulau Nipah (Kepri) di perbatasan Singapura – Indonesia. Di pulau itu sudah ada investor dalam negeri yang mengembangkan infrastruktur penyimpan minyak. Fasilitas tangki minyak untuk memasok kapal-kapal dari Singapura Indonesia yang melintas. Dari situ negara bisa mendapatkan devisa,” ungkapnya. PPKT yang sudah terdata lanjutnya, diharapkan tetap menjadi simbol kedaulatan negara yang tidak bisa dibiarkan lepas ke tangan negara lain. Apabila ada satu pulau lepas dari Indonesia, maka luas wilayah Indonesia bakal berkurang. “Pengalaman pahit lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan diharapkan tak terulang lagi. PPKT adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya,” tambah Sudirman. Uniknya, PPKT yang belum berpenghuni (berpenduduk) tersebut justru berada di garis terdepan. Pulau-pulau ini berada di titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkalan kepulauan di 20 provinsi Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga mulai dari Timor Leste, Palau, Vietnam, Papua Nugini, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, India dan Australia. (pi)