PT di KEPRI TAK TERAKREDITASI B, ANAK NEGERI GAGAL JADI PEGAWAI NEGERI

Tanjungpinang (LINGGA POS) – Kabar baiknya, Kemenpan-RB setuju dan telah menetapkan kuota penerimaan CPNS tahun ini untuk Provinsi Kepri (Pemprov Kepri dan 4 kabupaten/kota di Kepri) merekrut sebanyak 747 orang CPNS baru. Yakni, Kota Batam 94 orang, Kota Tanjungpinang 85 orang, Pemkab Bintan 101 orang, Pemkab Lingga 268 orang dan Pemprov Kepri 199 orang. Meski pun jumlah itu sebenarnya jauh dari yang telah diusulkan baik dari Pempov Kepri maupun kabupaten/kota lainnya. Kabar buruknya? Untuk syarat penerimaan CPNS tahun ini Kemenpan-RB menetapkan para pelamar haruslah keluaran dari Perguruan Tinggi (PT) yang terakreditasi B. Soalnya, diketahui dari 38 PT yang ada di Kepri, baru ada 6 PT saja yang sudah terakreditasi B. Sementara UMRAH saja, sebagai sebuah PTN (Negeri) di Kota Tanjungpinang masih terakreditasi C. Padahal kampus kebanggaan masyarakat Kepri ini sudah meluluskan sekitar 1.100 sarjana pada dua tahun terakhir. Kalau sudah begitu, maka anak-anak negeri ini hanya bertepuk sebelah tangan, gagal menjadi pegawai negeri. Hanya menjadi penonton sambil gigit jari dan pengangguran di daerah ini semakin menjadi. Para sarjana di Kepri alias anak-anak tempatan tak bisa mengisi formasi yang tersedia dan akan di isi serta didominasi sarjandari luar daerah semata. Ini tentu ironi. Bahkan disebutkan para mahasiswa di UMRAH berencana akan menunda kelulusannya sampai kampusnya terakreditasi B. Walhasil, Pemprov Kepri segera ambil sikap untuk minta dispensasi kepada Kemenpan-RB. “Jika dilihat dari ketentuannya, peserta seleksi CPNS dari PT terakreditasi B itu sudah merupakan syarat. Tapi Pemprov Kepri segera menyurati Kemenpan-RB untuk minta dispensasi bahwa lulusan PT terakreditasi C juga bisa. Sehingga lulusan PT di Kepri bisa ikut tes, meskipun belum tentu lulus,” ujar Gubernur Kepri, HM Sani, Sabtu (12/7) dikutip dari Tanjungpinang Pos. Menurut Sani, persyaratan peserta tes CPNS harus dari PT terakreditasi B bagi daerah lain seperti di Jawa sah-sah saja. Namun, bagi Kepri yang baru dimekarkan sulit mengikuti persyaratan itu, apalagi PT yang ada relatif baru, di lain pihak Kepri sangat membutuhkan PNS yang cukup banyak. Diakui Sani, selain minta dispensasi itu, pihaknya juga mendesak pemerintah pusat menambah kuota penerimaan CPNS di Kepri. “Ini target jangka pendek saya. Sedangkan jangka panjang, saya minta agar semua PT menyampaikan apa kendala yang menghambat untuk mencapai akreditasi B atau A itu,” tegas Sani.

SEGERA KUMPULKAN REKTOR.

Sementara itu Fraksi Golkar DPRD Kepri meminta agar pimpinana dewan dan Komisi IV memanggil semua rektor dan ketua-ketua PT, sekolah tinggi maupun akademi untuk mengklarifikasi soal akreditasi kampus mereka yang berdampak luas bagi cita-cita anak daerah menjadi pegawai negeri. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kepri, Sofyan Syamsir menilai ketidaksiapan civitas academica di mayoritas kampus-kampus di Kepri sebagai tanda dunia pendidikan di daerah ini belum menjadi prioritas utama pembangunan indeks manusianya. “Ini preseden buruk dan memalukan bagi Kepri. Adalah hal yang sangat tragis ketika pemerintah daerah membuka lowongan PNS selebar-lebarnya, anak-anak daerah malah tak bisa ikut karena terkendala status akreditasi kampusnya,” ujar Sofyan. (rasn,tp)