Jakarta (LINGGA POS) – Pemerintah telah menganggarkan dana 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau jumlah itu setara dengan nilai Rp368 triliun dimana dari dana tersebut, Rp130 triliun belanja pemerintah pusat dan sisanya Rp238 triliun transfer ke daerah. “Namun, fakta ini sangat ironi, 30 juta anak Indonesia tak bisa sekolah,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, Selasa (2/9) di Kantor KPK Jakarta. Tidak itu saja, lanjut Johan, masih banyak dijumpai infrastruktur yang rusak serta ada 296 kasus korupsi dana pendidikan yang terungkap pada kurun 2003-2013 yang menyeret sebanyak 479 tersangka. “Sehingga merugikan negara Rp619 miliar,” terangnya. Sementara, dari hasil audit BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) atas tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan masih banyak penyimpangan.
Badan anti rasuah itu juga menemukan praktik gratifikasi terkait TPG yang melibatkan para guru dan oknum di Dinas Pendidikan. Pihaknya, lanjut dia menghitung nilai gratifikasi pada satu Kabupaten dan atau Kota besarnya lebih dari Rp1,3 miliar per triwulamd. “Diduga hal itu terjadi di seluruh Kabupaten dan kota serta skema dana pendidikan lainnya,” tandasnya. (ph,bp)