Tanjungpinang (LINGGA POS) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menjalin kerjasam dengan asosiasi gubernur, bupati/walikota se-Indonesia untuk menggalakkan di setiap daerah terkait ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 52 tahun 2009. Tercatat saat ini kehadiran BKKBD hanya di 16 kabupaten/kota saja. Hal itu terungkap dalam kegiatan Review Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Kepri 2014 yang ditaja oleh pihak Bina Hubungan Antarlembaga BKKAN pusat. “Presiden bertekad dan berharap untuk memperhatikan masalah kependudukan ini,” kata Direktur Bina Hubungan Antarlembaga BKKBN Sukardi, M. Kes di Hotel Comport, Tanjungpinang, Kamis kemarin. Menurut Sukardi indikator capaian program ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan di tingkat nasional. Pada lima tahun terakhir Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total masih stagnan 2,6. Sementara Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menurun tajam menjadi 1,49, sedangkan peserta KB masih belum menggembirakan atau di angka 57,9 (hanya naik 0,5 persen) dibanding lima tahun lalu.
Angka kematian ibu (AKI) tercatat menjadi 359 per 100.000 kelahiran. Angka yang besar dibanding lima tahun sebelumnya yang sebesar 228 orang. Karena itu kehadiran BKKBD di setiap kabupaten/kota diharapkan dapat mendukung pemberdayaan KB di tanah air. “Saat ini banyak daerah yang menggabungkan program KB dengan SKPD-nya,” ungkapnya. Untuk itu lanjut Sukardi pihaknya akan menggelar pendataan keluarga di awal tahun depan agar mendapatkan data yang lebih akurat secara ‘by name and by adress’. Tujuan utamanya agar data yang diperoleh lebih valid. BKKBN juga ke depan meminta di setiap daerah mengikutsertakan pihaknya dalam setiap Musrenbang. (ph,bp/jpg)