Jakarta (LINGGA POS) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong upaya penyelesaian sengketa lahan yang masih marak terjadi diberbagai daerah. Salah satu terobosan kementerian yang dikomandoi oleh Ferry Mursidan Baldan itu adalah dengan mengeluarkan sertifikat tanah (hak komunal) kepada kelompok masyarakat adat yang sudah puluhan tahun mendiami suatu wilayah, baik itu wilayah yang berada di dalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. “Pemberian hak komunal ini untuk menghindari sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan pengelola hutan, termasuk dengan negara,”kata Ferry dalam keterangan tertulisnya dikutip dari detikcom, Sabtu (31/1).
Kata dia, pemberian hak komunal kepada masyarakat adat memecah kebuntuan krusial yang terjadi selama ini. “Mereka tinggal setiap hari dan hidup selama puluhan tahun di sebuah kawasan. Namun, tiba-tiba keluar surat keputusan atau peraturan pemerintah yang menyebut kawasan mereka masuk ke dalam hutan lindung atau hutan produksi. Kondisi inilah yang pada akhirnya menjadi masalah krusial,” paparnya. Ferry menekankan, kebijakan pemerintah semestinya tidak boleh menyusahkan masyarakat. “Tidak Bisa kita biarkan masyarakat berlama-lama mempertanyakan hak dan keabsahan lahan tempat tinggal mereka,” tambahnya. Lebih lanjut Ferry mengatakan pihaknya telah meminta para kepala daerah dan jajaran kementeriannya di sejumlah daerah untuk mendata kelompok masyarakat adat yang berhak menerima hak komunal. Diakuinya, setakat ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 168 sertifikat hak komunal untuk masyarakat adat di Kalimantan Tengah agar tidak terjadi lagi perselisihan antar pihak. “Ketika kita mau sama-sama melihat dengan kacamata yang sama, kita bisa menemukan jalan keluar dari polemik hak atas tanah tersebut,” tutupnya. (jor,spt/dn)