Jakarta (LINGGA POS) – Pemerintah telah menyetujui program pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka hanya 1 persen dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 5 persen. “Jadi kita memberikan uang muka 1 persen dari harga rumah ditambah Rp4 juta cash guna membantu membayar uang mukanya,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpu-PR) Basuki Hadimulyono usai sidang di kantor presiden, Senin lalu. Basuki menjelaskan program rumah ini selain menggunakan sistem KPR melalui bank juga memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakya (KUR). “Kita pakai manfaat sistem KUR untuk perumahan sehingga misalnya supir taksi, dia mampu tapi tidak punya akses bank karena tah punya koleteralnya, tidak ada penjaminnya. Kita akan pakai itu sehingga lebih memperluas jangkauanya dari program ini,” kata Basuki. Dia mengingatkan presiden minta agar program untuk rakyat ini jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak sehingga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika perlu, pemerintah nantinya akan mengeluarkan peraturan Kemenkeu atau pun Kementerian Agraria guna mencegah masuknya spekulan.
Sejuta rumah rakyat itu meliputi 600 ribu unit MBR yang akan dibangun dengan dana APBN Kemeterian PU-PR dan FLPP Kemenkeu. Sedang yang menggunakan dana APBN DIPA sekitar 98 rbu unit.
‘GROUNDBREAKING’ APRIL 2015.
Pihak Perum Perumnas, Bapertarum, BPJS, REI, akan mendanai pembangunan sekitar 500 ribu unit. Selain itu untuk non MBR akan membangun sekitar 400 ribu unit. Untuk itu, lanjutnya pemerintah pusat mengajak seluruh gubernur, bupati dan walikota membantu menyiapkan tanah. Rencananya, 1.000 unit rumah rakyat akan dibangun di 13 provinsi di seluruh Indonesia dan akan groundbreaking pada April depan. (ph,eb/gc)