DEFISIT BEBERAPA TAHUN TERAKHIR, THL di PEMKAB LINGGA DIISTIRAHATKAN

Dabo (LINGGA POS) – Memasuki bulan kelima tahun ini, ratusan tenaga harian lepas (THL) alias tenaga honorer baik THL Kegiatan maupun THL Rutin yang telah mengabdikan dirinya di berbagai SKPD di Pemkab Lingga harus hengkang dari kesibukan yang biasa mereka lakukan di tempat kerjanya sehari-hari (ada yang sudah dua tahun atau lebih) karena ‘diistirahatkan’ akibat terkena pemutusan hubungan kerja. Harapan untuk menjadi PNS atau paling tidak sebagai PTT sirna sudah. Berkilah akibat terjadinya defisit anggaran yang terjadi di Pemkab Lingga pada beberapa tahun terakhir ini, Pemkab terpaksa mengistirahatkan para THL karena lagi pula mereka sebelumnya ditempatkan dengan mendapatkan gaji (honor) dari SKPD terkait. Apalagi tahun ini banyak kegiatan mengalami kevakuman di setiap SKPD kecuali untuk biaya-biaya operasional saja. Bahkan, seperti diberitakan, Pemkab Lingga masih ‘berhutang’ dengan nilai lebih dari ratusan miliar kepada para kontraktor yang nota bene telah menyelesaikan kontrak kerja mereka. Sementara anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dan atau proyek-proyek lain sudah tidak ada anggarannya, kecuali bagi SKPD yang menggunakan dana APBD Pemprov Kepri atau APBN dan DAK dan Taskin seperti Dinas Pekerjaau Umum (PU), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Bappeda Lingga.   Tercatat para tenaga honorer itu tersebar di beberapa SKPD dan terbanyak di Disdukcapil, Dinas Kesehatan/RSUD Dabo dan instansi lainnya. “Kemarin mereka (THL) kita terima karena memang dibutuhkan. Tapi sekarang anggarannya berkurang. Ada kegiatan tidak dapat lagi dilaksanakan, sementara gajinya melekat di anggaran kegiatan. Sehingga terpaksa harus kami istirahatkan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Lingga, Ignasius Luti seperti dikutip dari Batam Today, Selasa (5/5).   Dampaknya juga dirasakan oleh para PTT, hingga berita ini diturunkan kabarnya gaji mereka belum juga dibayarkan, termasuk para pendidik, para ketua RT dan RW yang juga belum menerima insentif mereka. (arn,syk,bt)