Jakarta, LINGGA POS – Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, anggaran pembangunan perbatasan untuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) diproyeksikan Rp14 triliun per tahun. Anggaran itu menurut Tedjo tergolong kecil bagi perbatasan Indonesia yang sangat luas. “Anggaran memang menjadi salah satu hambatan bagi pengelolaan perbatasan. Namun BNPP memiliki akses langsung ke Presiden untuk meminta tambahan dana,” kata Tedjo usai rapat koordinasi khusus Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan di kantor pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/7).
Untuk mengevaluasi dan mengawasi kebijakan perbatasan serta perencanaan pembanguna tersebut, lanjut dia harus dilakukan secara terpadu, agar tidak sektoral. “Persoalan perbatasan merupakan hal yang mendesak untuk dieksekusi karena masyarakat setempat sudah menunggu.
Terkait pengelolaan perbatasan, pemerintah bertekad tak hanya fokus pada pembangunan fisik infrastruktur, tapi juga aspek non fisik seperti perdagangan dan SDM. Wilayah yang akan menjadi prioritas adalah Papua sebelah selatan, Merauke, NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia dan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. “Dan juga Natuna yang khusus untuk diperhatikan, serta 12 pulau terluar lainnya,” katanya. (kc)