Daik, LINGGA POS – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga, M. Ishak mengungkapkan tidak seperti yang diperhitungkan sebelumnya, ternyata Dana Bagi Hasil (DBH) Migas (Minyak dan Gas) untuk Kabupaten Lingga yang digelontorkan pemerintah pusat tahun ini hanya sebesar Rp3,8 miliar atau jauh dari prediksi besaran angka yang dipatok sebesar Rp74 miliar. Sementara total APBD murni Lingga tahun 2016 (yang telah disahkan) seluruhnya sebesar Rp754.327.746.904. Sehingga akan sangat berpengaruh signifikan pada pelaksanaan program pembangunan Lingga. “Akan sulit terealisasi karena asumsi DBH tidak sesuai dengan yang diharapkan, Lingga ternyata hanya menerima dari DBH Migas sebesar Rp3,8 miliar saja. Kemungkinan kita (Lingga) kembali mengalami defisit tahun ini,” ujar Ishak. Menurut dia, pada tahun ini pendapatan daerah yang bersumber dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp78,192 miliar, dari Alokasi Dana Umum (DAU) Rp412,605 miliar dan dari DBH sebesar Rp3,8 miliar. “Saat penyusunan APBD 2016, kita dapat informasi dari pusat (pemerintah pusat, red) kalau DBH Migas turun signifikan dari yang kita terima sebelumnya Rp74 miliar menjadi Rp3,8 miliar saja,” tambah Ishak. Dengan kondisi seperti itu, lanjut dia, maka kemungkinan besar Lingga akan mengalami kesulitan utamanya dalam masalah keuangan, sehingga akan berdampak besar adanya pemangkasan disejumlah anggaran kegiatan seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sementara dari dana pendapatan asli daerah (PAD) juga belum bisa membantu karena masih berkisar di angka Rp21 miliar. Hal itu diperparah lagi karena dalam tiga tahun terakhir dana tunda salur daerah juga tersendat. Akibatnya, daerah akan masih sangat tergantung dengan pusat. (syk,af/pl)