GKR HEMAS : POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH BELUM BERPIHAK KE DAERAH

  (LINGGA POS) – Seperti diketahui ternyata Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) tahun ini jauh merosot dari perhitungan sebelumnya. Dari prediksi besaran angka yang hampir limaratus miliar, ternyata tahun ini Kepri hanya mendapat sekitar Rp74 miliar saja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GKR Hemas beberapa waktu lalu yang menilai politik anggaran pemerintah Jokowi-JK yang diimplementasikan dalam RAPBN 2016 masih belum berpihak kepada kebutuhan daerah. “Meski ada kenaikan, namun porsi anggaran pusat ternyata jauh lebih besar dari anggara daerah,” ujar GKR Hemas di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, periode ketiga tahun lalu. Lihat saja, ungkap dia, dari porsi anharan pusat dari total APBN 2016 sebesar Rp2100 triliun, belanja pusat sebesar Rp780,4 triliun (dikelola oleh 34 Kementerian atau 1 juta operator pusat) sedangkan belanja daerah hanya sebesar Rp782,2 triliun (tersebar di  seluruh Indonesia) dan dikelola oleh 3 juta aparatur daerah.   Pemerintah Pusat,lanjutnya, belum memperhatikan kondisi objektif daerah yang saat ini sedang giat-giatnya membutuhkan dukungan anggaran APBN untuk akselerasi pembangunan di seluruh daerah. Padahal sesuai pasal 18 ayat (1) UUD 1945, pemerintah cukup sebagai yang memfasilitasi dan mengontrol, sedangkan yang melaksanakan adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Dan, seharusnyalah berbagai program Kementerian harus dipercayakan kepada daerah yang tentunya berhubungan langsung dan paling mengetaiui kebutuhan rakyat. (kc)