Jakarta, LINGGA POS – Komisi I DPR menilai, pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna, Provinsi Kepri, sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan di bagian tengah Indonesia – yang berhadapan langsung – dengan beberapa negara, termasuk tentu saja Tiongkok. “Apalagi pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah (teritorial, red) beberapa negara dan Laut China Selatan,” kata Anggota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, di Jakarta, Kamis (24/3).
Menurut dia, sebagai pangkalan militer di Natuna, itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada, sehingga memudahkan momilitas militer. Apalagi rencana pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut sudah dimulai sejak 2015 dan masih terus berlangsung. Rencana pengembangan kekuatan pertahanan strategis itu diprioritaskan mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan NKRI, ditambah adanya sengketa sejumlah negara di kawasan Laut China Selatan yang semakin memburuk akhir-akhir ini. Setidaknya dibutuhkan anggaran senilai Rp1,3 triliun untuk membangun pangkalan militer di Natuna, dari sebelumnya yang diperkirakan sekitar Rp400 miliar. “Sumbernya dari APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016. Meskipun masih ada kekurangan, ditargetkan selesai pada 2017,” tambah Mahfud.
Menkopolhukam Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut. Rencananya dibuat seperti kapal induk, menjadi basis militer yang kuat bagi AL dan AU disana,” kata Binsar, Rabu (23/3).
“Prinsipnya kalau itu kebijakan pemerintah, kami menyetujui. Kami senang, karena itukan penguatan alutsista. TNI ini hanya ‘user’. Yang punya anggaran Kementerian Pertahanan,” kata Kepal Sub Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Suradi Agung Slamet, Kamis (24/3).
Saat ini TNI AL terus melakukan pengamanan rutin di perairan Pulau Natuna. Selain patroli sepanjang tahun, TNI AL juga saat ini memiliki 2 pangkalan TNI AL di pulau tersebut yang akan membantu pergerakan patroli KRI di pulau terdepan wilayah NKRI tersebut. (msn/pi)