Jakarta, LINGGA POS – Alokasi Dana Desa (DD) yang terus meningkat setiap tahun dalam APBN, diduga memicu munculnya usulan penambahan desa baru di Tanah Air. Tak tanggung-tanggung, saat ini sudah ada sebanyak 1.800 desa baru. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pemerintah sendiri kata dia, sangat hati-hati dalam menerima usulan tersebut karena akan berpengaruh terhadap fiskal yang memang semakin terbatas. “Saat ini sudah ada usulan hampir 1.800 desa baru. Apakah karena ada anggaran desanya ataukan karena desa itu memang perlu dimekarkan. Ini yang perlu perhatian kita,” kata Tjahjo dikutip dari Antara, Rabu (20/4).
Seperti diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan DD sebesar Rp47 triliun pada tahun ini. Jumlah itu dua kali lipat dibanding tahun lalu (2015) atau sebesar Rp20,7 triliun yang dibagikan kepada lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Sementara untuk 2017, direncanakan anggaran DD meningkat hingga mencapai Rp70 triliun – Rp80 triliun.
MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH.
Lanjut Tjahjo pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan melakukan moratorium (penghentian sementara) terkait pemekaran daerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak bermaksud menghambat pembangunan di daerah dengan moratorium itu. “Kami akan seleksi dan perlu waktu, keterbukaan dan kejujuran. Pusat (pemerintah) tidak menghambat kalau ada pemekaran desa, kelurahan, tapi harus objektif apakah benar tingkat pendukungnya, batas wilayahnya, jarak desa dengan kelurahan bagaimana. Implikasinya bukan hanya DD, tapi juga masalah-masalah yang menyangkut Puskesmas, Polsek dan Koramil bagi Kecamatan,” ujar Tjahjo. (mtv)