Daik, LINGGA POS –
SETIAP SKPD DIPANGKAS 30 PERSEN.
Kembali mengalami devisit, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lingga mengambil inisiatif dengan memangkas sebesar 30 persen dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingga. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lingga, M. Ishak mengaku pihaknya sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada semua pimpinan SKPD terkait adanya pemangkasan tersebut dengan alasan melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. “Ada dua sebab terjadinya devisit pada anggaran tahun ini, pertama, asumsi penerimaan daerah yang tak tercapai dan kedua adanya hutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar,” ungkap Ishak, Kamis (26/5-2016).
Menurut dia asumsi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri maupun dari pemerintah pusat meleset dan tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Selain itu juga ada kewajiban Pemkab Lingga untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga yang menyentuh angka Rp 24 miliar.
Hal lainya yang juga ikut andil sehingga diambilnya kebijakan pemotongan anggaran sebesar 30 persen dari setiap SKPD lanjut Ishak adalah karena hingga saat ini belum ada kejelasan tentang Dana Pemberantasan Kemiskinan (Taskin) tahun 2015 dari Pemprov Kepri yang bila direalisasikan akan cukup signifikan meringankan beban devisit yang terjadi. “Bupati Lingga sudah empat kali menyurati Pemprov Kepri terkait dana Taskin tersebut, namun hingga saat ini belum ada kepastiannya,” imbuhnya. Menurut dia, untuk dana Taskin tahun lalu saja Lingga seharusnya menerima sekitar Rp 20 miliar. “Kita sangat berharap ada kejelasan secepatnya dari pihak Pemprov Kepri karena ini bentuknya adalah dana sharing dan sudah ada MoU (nota kesepahaman) tentang itu,”ujarnya. Namun, berapa besaran devisit yang terjadi, TAPD Lingga belum bisa memastikan nilainya. “Besaran angkanya (devisit) masih kita hitung-hitung, tapi perkiraan pemangkasan sebesar 30 persen dinilai cukup untuk menutupi devisit yang ada,” pungkasnya. (syk/hk)