Tanjungpinang, LINGGA POS – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan mulai 2017 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan menerapkan perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang berbasis elektronik (e-Planing, e-Budgeting dan e-Controling. Hal itu bertujuan agar pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan dapat terus memperbaiki tata kelola keuangan. “Saya ingin pemerintah yang bersih dari korupsi dan sesuai pesan Ketua KPK, agar daerah terus memperbaiki tata kelola keuangan negara,” kata Nurdin saat mengikuti rakor dan dialog terbuka dengan seluruh gubernur Indonesia di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, medio September lalu. Menurut dia, pihaknya sebelumnya telah melakukan studi terkait penerapan e-Planing, e-Budgeting dan e-Controling di Kota Surabaya dimana Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri dan Kepala Bappeda Kepri ditugaskan.
Sementara dalam kegiatan dialog terbuka tersebut hadir Ketua KPK Agus Rahardjo selaku pembicara pertama, Menkopolihukam, Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BNPT. (ph/kn)
