Batam, LINGGA POS – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyarankan agar sebaiknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau E-Government guna mendukung tercapainya misi daerah ini sebagai daerah yang bebas korupsi. Hal itu disampaikan Basaria sebagai pembicara dalam kegitatan konsolidasi dan pemantapan Bebas Korupsi bagi OPD dan Desa se-Kabupaten Lingga yang berlangsung di Aula Hotel PIH Batam Center, Batam, Rabu (8/2). “Karena dalam sistem E-Goverment ini semuanya akan menjadi terang benderang dengan ‘by system’ ini akan tampak dengan jelas dan masyarakat bisa dengan mudah ikut memantau,” papar Basaria sembari menyampaikan apresiasi atas keseriusan pimpinan daerah yang bertekad bulat untuk menciptakan sebuah pemerintaian yang bersih, bebas dari praktik KKN. “Kita (KPK) akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang diajukan para kepala daerah. Tahun lalu, KPK telah memberikan pendampingan antara lain kepada Provinsi Banten, Provinsi Riau dan ProvinsiSumatera Utara. Ketiga provinsi ini memang menjadi fokus KPK mengingat banyaknya pemimpin daerahnya yang terjerat tindak pidana korupsi (tipikor),” papar Basaria. Sementara tiga daerah provinsi lainnya yang mendapatkan pendampingan sebagai daerah otonomi khusus atau dengan anggaran daerah yang dikelola berjumlah triliunan daerah, lanjut dia, seperti Provinsi Papua, Provinsi Papua Barata dan DI Aceh Darussalam. Daerah lainnya yang juga telah mengajukan permintaan pendampingan termasuk Provinsi Kepri. “Namun, tahun ini akan kita pilih, sifatnya tidak seperti buka cabang, tetapi ada orang-orang yang kita tempatkan nanti,” tambahnya. PELATIHAN KHUSUS DI DAERAH. Berkaitan dengan penerapan E-Government, salah satu cara yang dilakukan pihaknya adalah dengan memberikan pelatihan khusus di daerah yang dinilai sudah relatif baik dalam penerapannya. “Contohnya Kota Surabaya, dan untuk tingkat kabupaten seperti Kabupaten Bogor (Jawa Barat) dan Kabupaten Badung (Bali). Daerah-daerah itu telah menggunakan E-Government mulai dari usulan Musrenbang, perencanaan hingga penganggaran yang dipaparkan secara transparan. (ph/bp/hk)
Batam, LINGGA POS – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyarankan agar sebaiknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau E-Government guna mendukung tercapainya misi daerah ini sebagai daerah yang bebas korupsi. Hal itu disampaikan Basaria sebagai pembicara dalam kegitatan konsolidasi dan pemantapan Bebas Korupsi bagi OPD dan Desa se-Kabupaten Lingga yang berlangsung di Aula Hotel PIH Batam Center, Batam, Rabu (8/2). “Karena dalam sistem E-Goverment ini semuanya akan menjadi terang benderang dengan ‘by system’ ini akan tampak dengan jelas dan masyarakat bisa dengan mudah ikut memantau,” papar Basaria sembari menyampaikan apresiasi atas keseriusan pimpinan daerah yang bertekad bulat untuk menciptakan sebuah pemerintaian yang bersih, bebas dari praktik KKN. “Kita (KPK) akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang diajukan para kepala daerah. Tahun lalu, KPK telah memberikan pendampingan antara lain kepada Provinsi Banten, Provinsi Riau dan ProvinsiSumatera Utara. Ketiga provinsi ini memang menjadi fokus KPK mengingat banyaknya pemimpin daerahnya yang terjerat tindak pidana korupsi (tipikor),” papar Basaria. Sementara tiga daerah provinsi lainnya yang mendapatkan pendampingan sebagai daerah otonomi khusus atau dengan anggaran daerah yang dikelola berjumlah triliunan daerah, lanjut dia, seperti Provinsi Papua, Provinsi Papua Barata dan DI Aceh Darussalam. Daerah lainnya yang juga telah mengajukan permintaan pendampingan termasuk Provinsi Kepri. “Namun, tahun ini akan kita pilih, sifatnya tidak seperti buka cabang, tetapi ada orang-orang yang kita tempatkan nanti,” tambahnya. PELATIHAN KHUSUS DI DAERAH. Berkaitan dengan penerapan E-Government, salah satu cara yang dilakukan pihaknya adalah dengan memberikan pelatihan khusus di daerah yang dinilai sudah relatif baik dalam penerapannya. “Contohnya Kota Surabaya, dan untuk tingkat kabupaten seperti Kabupaten Bogor (Jawa Barat) dan Kabupaten Badung (Bali). Daerah-daerah itu telah menggunakan E-Government mulai dari usulan Musrenbang, perencanaan hingga penganggaran yang dipaparkan secara transparan. (ph/bp/hk)