Jakarta, LINGGA POS – Setelah menuai berbagai kontroversi dari berbagai kalangan baik yang pro maupun kontra, akhirnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter besutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Keputusan itu diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam PB Nahdlatul Ulama (NU) Ma'ruf Amin ke Istana Negara, Jakarta.
Dalam jumpa pers usai pertemuan dengan presiden, Ma'ruf bersama Muhadjir langsung mengumumkan pembatalan kebijakan 8 jam belajar dalam 5 hari sepekan (Senin hingga Jumat) tersebut. "Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf. Lanjut dia, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 itu akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). "Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah. Presiden berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah sehingga masalah-masalah yang krusial di masyarakat akan bisa tertampunh dalam aturan yang akan dibuat itu," jelas Ma'ruf sementara Muhadjir, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang hanya berdiri mendampingi Ma'ruf tanpa komentar apapun. (ph,wdr/kc)