Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Tito Karnavian menyepakati nota kesepahaman pencegahan pengawasan dan penanganan dana desa. Nota kesepahaman (MoU) itu disepakati bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Batam, LINGGA POS – Untuk melakukan langsung pemantauan atau monitoring terhadap penggunaan anggaran Dana Desa di seluruh wilayah Provinsi Kepri, Polda Kepri melalui Bhabinkamtibmas melakukan sosialisasi sistem penggunaan anggaran Dana Desa. “Salah satu implementasi Nawa Cita Presiden Joko Widodo adalah menghadirkan negara di tengah masyarakat termasuk dalam hal penggunaan anggaran Dana Desa di setiap desa. Dengan pendampingan itu diharapkan Dana Desa akan lebih maksimal dalam penggunaanya dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Tidak disalahgunakan, meski pun tanpa pengawasan,” papar Direktur Bimbingan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kepri Kombes Pol Sunarwan Sumirat, dalam kegiatan sosialisasi, di Nongsa, Batam, Kamis (26/10). Tampak hadir pada kegiatan itu antara lain Kasubdit Binmas, Bhabinkamtimas, Kasat Polres/ta, Kapolsek, para Camat, Lurah dan tokoh masyarakat.
Menurut Sunarwan perlu terus ditingkatkan juga kinerja para Bhabinkamtibmas dengan memberikan atensi program nasional di dalam melaksanakan fungsi monitoring penggunaan Dana Desa. Jika dana yang cukup besar — pada tahun depan dianggarkan sekitar Rp1 miliar per desa — tidak dikelola dengan baik, maka tentu akan mendatangkan permasalahan dan malah justru merugikan masyarakat desa itu sendiri. Karena itu, pihaknya, lanjut Sunarwan mengajak seluruih lapisan masyarakat tanpa kecuali ikut mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga terhindar dari unsur-unsur penyalahgunaan anggaran Dana Desa menyusul banyaknya para Kepala Desa dan aparaturnya yang telah ditangkap karena terbukti bersalah menyelewengkan Dana Desa untuk kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. (apy/tb)