Jakarta, LINGGA POS – Pemerintah akan mengevaluasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena dinilai penyerapannya hingga saat ini masih lamban. Bahkan, hingga Maret 2018 penyerapan DAK Fisik masih di angka 0 persen. “Kita mengevaluasi pelaksanaan DAK pada tahun-tahun sebelumnya, ada DAK yang sifatnya fisik dan ada non-fisik,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Wapres, jakarta, Senin kemarin. Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari daerah-daerah, keluhannya adalah pada DAK tahun 2015, 2016 dan 2017 utamanya yang dikeluhkan dari sisi pelaporan, persyaratan pencairan anggaran dan penyerapan DAK yang tidak maksimal. “Mereka tidak bisa menggunakan seluruhnya. Banyak juga DAK yang penyerapannya sampai 62 persen saja. Paling tinggi 92 persen hingga 93 persen,” kata Menkeu. PRIORITAS DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR. Tambah dia, untuk DAK tahun depan pemerintah akan fokus pada daerah-daerah kategori tertingga dan terluar sehingga dapat menciptakan persamaan pelayanan publik. Sementara masalah lain yang dievaluasi yakni penyerapan DAK serta koordinasi antara Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan daerah atau untuk menyambung usulan dari daerah yang ‘bottom up’ dengan prioritas nasional dan target yang akan dicapai sehingga program pemerintah terutama pada tahun akhir Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) dan Nawacita dapat tercapai. “Prosesnya memang akan disederhanakan melalui sistem informasi. Jadi penyampaian proposal tidak perlu datang atau dikirim ke Jakarta. Dapat dilakukan di Bappenas dengan kami di Direktorat Anggaran supaya bisa berkoordinasi dengan K/L dan Direktur Jendera Pertimbangan untuk bisa melakukan sinkronisasi antara alokasi anggaran perencanaan sektoral dengan daerah itu,” tutup Menkeu. (ph/bs/sp)