Jakarta, LINGGA POS – SECARA ‘LIVE STREAMING’. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Desakan Pilkada ditunda hingga 2021 pun tak menjamin virus Corona berakhir. “Opsi diundur di 2021 Maret atau September itu pun tidak menjamin. Dulu memang kita punya harapan pasa wakti rapat yang pertama, harapan kita, mungkin situasi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini endingnya. Kita pada waktu itu skenarionya adalah 2021 itu aman,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja virtual bersama Komisi II DPR RI, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan membahas kelanjutan penyelenggaraan Pilkada 2020, Rabu (27/5). Disampaikan Tito pemerintah tetap mendorong pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020 atau pada Desember 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan unruk mengurangi aktivitas kontak fisik, pelaksanaan kampanye akan digelar secara live streaming. “Tak perlu ada ramai-ramai kampenye mungkin bisa dilakukan memperbanyak menghindari kampaye akbar. Kampanye terbatas dalan ruangan dan menggunakan media termasuk live streaming,” kata Tito seperti disiarkan langsung dari YouTube DPR RI.
Pihaknya bersama KPU lanjut Tito juga telah menyiasati pelaksanaan Pilkada 2020 dengab meminimalisir kontak langsung selama proses dengan misalnya pembentukan pemilihan panitia penyelenggara secara langsung atau secara virtual. “Kalau pelantikan langsung bisa bergelombang, pelantikan terbatas, per kelompok yang bisa jaga jarak kemudian pemutakhiran data pemilih door to door,” ujar Tito. Kemudian, petugas TPS wajib menggunakan APD, dimana para petugas di zona merah Covid-19 wajib menggunakan APD lengkap sementara masyarakat diwajibkan memakai sarung tangan dan masker. “Perhitungan dan pengumuman suara juga mungkin . Pemungutan suara di atur per jam. TPS sudah kenal dengan pemilih mereka bisa diatur antara 100 – 200 nomor sekian datang jam 7 – 8 yang lain diatur,” tambahnya. (ph/ri/kc)