Jakarta, LINGGA POS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mendatangi 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya sudah bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Bawaslu, kami berlima akan membagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Apa tugasnya? Tugasnya bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan KPU meminta Pakta Integritas dari para calon yang ikut konstestansi Pilkada,” kata Firli dirilis dari Fajar.co.id, Rabu (19/8).
Firli menegaskan bahwa KPK tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada dengan menggunakan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menyusul belakangan ini korupsi tak jarang melibatkan unsur kepala daerah.
“Karena pengalaman empiris, kasus korupsi melibatkan para kepala daerah. Karena mahal dan besarnya biaya Pilkada,” imbuhnya.
KPK, KPU dan Bawaslu akan berdiskusi secara virtual yang juga akan dihadiri oleh pihak partai politik dan berharap agar tidak ada lagi politik uang (money politic) dalam pelaksanaan Pilkads Serentak 2020 nanti. (ph/f)