Jakarta,LP(23/2) – Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menggerus keuangan negara. Namun, jika subsidi tersebut dilepas, maka banyak rakyat yang akan terimbas dampaknya. Pertimbangan di atas yang membuat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam rapat terbatas membuat sebuah inisiatif untuk tetap memberikan subsidi BBM kepada masyarakat miskin. “Maka sumber anggarannya harus kita pastikan dari sumber yang tepat dan dalam konteks ini, mau tidak mau spending atau anggaran untuk kementerian lembaga yaitu negara atau pemerintah harus kita kurangi,” tegas SBY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/2).
Dia menambahkan, tidak menjadi masalah jika anggaran kementerian lembaga tersebut dikurangi untuk menutup beban subsidi, asal beban tersebut tidak dilimpahkan kepada masyarakat. “Kalau kita akan mengalami kesulitan atau kantong kita agak kempes, itu adalah negara atau pemerintah. Jangan rakyat, utamanya rakyat yang miskin,” kata SBY. “Maksud saya, kalau (memang) kita harus menghadapi kenaikan BBM dan (maka) akibatnya kita harus memberikan bantuan kepada masyarakat kita, utamanya masyarakat miskin ini,” tambahnya.
Lebih jauh SBY mengatakan, proyek atau belanja yang tidak perlu dapat ditunda. “Apakah proyek, pengeluaran apapun. Jangan sampai proyek seperti ini ‘as usual’, belanja gedung, belanja operasional dan pembangunan proyek yang bisa kita tunda, jangan lantas seolah-olah kita biarkan,” tuturnya.
Karenanya dia menghimbau adanya penyesuaian antara lembaga pusat dan daerah. “Bukan hanya pemerintah tapi juga lembaga negara non pemerintah. Memang agak rumit sedikit tapi kita harus ambil karena kita memerlukan sumber untuk BLSM,” tukas dia.
Naik Tiga Kali, Turun Tiga Kali. SBY juga mengingatkan, sejarah BBM yang naik tiga kali turun tiga kali dalam masa kepemimpinannya terkait kebijakan BBM bersubsidi. “Kita pernah menaikkan harga BBM tiga kali dalam sejarah, dan menurunkan tiga kali. Sejarah itu masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan menurunkan dalam KIB yang sama,” ungkap SBY.
Dengan persiapan yang baik, SBY mengatakan, yang dibahas bersama DPR dan akan masuk dalam APBN P (perubahan), dia berharap ini adalah solusi untuk penyelamatan dan pengamanan ekonomi, penyehatan dan
pengamanan APBN negara (seandainya harga BBM mengalami kenaikan). (bro,sindonews)